Kebutuhan Mendesak Menyelaraskan Kebijakan Pidana Nasional
Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dilakukan DPR untuk mengatasi ketidaksinkronan aturan pidana yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Banyak aturan lama yang tidak lagi sesuai dengan arah pembaruan sistem hukum nasional, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma ketika diterapkan. DPR memandang penyelarasan cepat ini penting agar kepastian hukum tetap terjaga dan proses penegakan hukum menjadi lebih seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Tingginya Tekanan Publik atas Ketidakadilan Vonis
Perdebatan publik mengenai disparitas putusan pidana semakin sering muncul di media sosial. Kasus yang viral dan menimbulkan ketidakpuasan publik mendorong DPR untuk mengambil langkah cepat dalam memperbarui aturan pidana. Percepatan pembahasan RUU dianggap sebagai bentuk tanggung jawab DPR untuk menjawab keresahan masyarakat. Dengan aturan baru yang lebih terstruktur, diharapkan rasa keadilan publik dapat terpenuhi secara lebih proporsional.
Menjamin Transisi Implementasi KUHP Baru
Setelah KUHP baru disahkan, berbagai perangkat hukum pendukung harus dipersiapkan untuk memastikan implementasinya berjalan tanpa hambatan. RUU Penyesuaian Pidana berperan penting dalam mengatur rumusan sanksi, prosedur penegakan, serta koordinasi antar-lembaga hukum. Karena itu, DPR mempercepat pembahasan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat memicu interpretasi berbeda-beda oleh aparat. Langkah ini menjadi krusial demi kelancaran penerapan KUHP baru di lapangan.
Respons terhadap Perubahan Kejahatan Era Digital
Kejahatan digital berkembang cepat, melebihi kemampuan regulasi lama dalam mengaturnya. Modus seperti pencurian data, rekayasa sosial, dan penipuan daring membutuhkan aturan yang lebih adaptif dan tajam. DPR mempercepat pembahasan RUU ini agar kerangka hukum tidak tertinggal dari pola kejahatan modern. Dengan pembaruan yang lebih relevan, negara dapat memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat dari ancaman kejahatan teknologi.
Pencapaian Target Legislasi dalam Masa Sidang Berjalan
Setiap masa sidang, DPR memiliki daftar RUU prioritas yang harus dituntaskan sesuai target tahunan. RUU Penyesuaian Pidana termasuk di dalam daftar prioritas tersebut, sehingga percepatan pembahasan dilakukan untuk memastikan target tercapai. Penyelesaian tepat waktu juga membantu DPR menjaga efisiensi kerja legislasi dan mencegah penumpukan agenda di periode sidang berikutnya.
